Perbandingan Fikih Syafi'iyah dengan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terkait Perlindungan Hukum Perempuan

Abstrak

Penelitian ini didorong oleh disparitas pemberantasan kekerasan terhadap perempuan yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU-TPKS), dan ajaran Imam Syafi'i. Metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan, dengan memanfaatkan sumber primer dan sekunder sebagai sumber data. Data primer diperoleh dari sumber-sumber ilmiah yang relevan langsung dengan topik sentral, seperti artikel, surat kabar, buku, dan jurnal ilmiah. Data sekunder mengacu pada data tambahan yang melengkapi dan mendukung data primer. Setelah melakukan penelusuran mendalam, penulis menemukan banyak temuan: UU No. 12 Tahun 2022 diberlakukan untuk melindungi hak-hak mereka yang pernah mengalami kekerasan seksual, karena kejahatan tersebut sering kali muncul di masyarakat dalam bentuk pelecehan fisik, psikologis, dan seksual. Selain mengawasi penegakan sanksi pidana, seperti denda moneter. Lebih lanjut, Imam Syafi'i dengan tegas menggarisbawahi bahwa hukum Islam dengan tegas melarang segala bentuk agresi seksual. Menurut ulama Syafi'i, kekerasan seksual dapat diancam dengan qishash, diyat, dan ta'zir, tergantung pada pelanggarannya.